Kamis, 11 Juli 2013

Sumber pembiayaan pembangunan ekonomi

Indonesia merupakan kategori negara yang sedang berkembang, Hal ini dikarenakan Indonesia yang justru memiliki kelimpahan sumberdaya alam dan sumber daya manusia tetapi tidak dapat di manfaatkan dengan baik. Masalahnya adalah kelimpahan sumberdaya alam tersebut masih bersifat potensial, karena belum diambil dan di pergunakan secara optimal. Sedangkan sumberdaya manusianya yang besar, belum sepenuhnya dipersiapkan, dalam arti pendidikan dan keterampilannya, untuk mampu menjadi pelaku pembangunan yang berkualitas dan berproduktivitas tinggi. Dengan adanya sumberdaya modal, maka semua potensi kelimpahan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dimungkinkan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan. Kemudian darimana pemerintah mendapat pembiayaan dalam pembangunan ekonomi?

Sumber-Sumber Pembiayaan Pembangunan Indonesia :
Pada empat tahun pertama Pelita I, utang luar negeri adalah sumber utama
pembiayaan pembangunan, namun posisi tersebut berubah setelah adanya oil boom
pada awal tahun 1974. Selepas 1973 penerimaan dari ekspor minyak dan gas menjadi
begitu dominan sebagai sumber penerimaan devisa, mencapai diatas 60 persen.

1.      Ekspor
Sebagai penganut sistem ekonomi terbuka, lalu lintas perdagangan internasional
berperan penting dalam perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Seberapa jauh
peran perdagangan luar negeri terlihat dari rasio antara ekspor ditambah impor
terhadap PDB, yang hanya 19,6 persen pada tahun 1969 menjadi 42,7 persen pada
tahun 1984. Sementara peranan ekspor terhadap PDB melonjak dari 10,2 persen pada
tahun 1969 menjadi 26,1 persen pada tahun 1984.
Pada dasawarsa 1970-an, ekspor non migas merupakan sumber utama penerimaan
devisa Indonesia, yang menyumbang hampir 80 persen dari penerimaan ekspor.
Adanya lonjakan harga minyak yang pertama tahun 1974, telah mengubah profil
ekspor secara drastis. Meskipun ekspor non migas meningkat dua kali lipat nilainya
selama 1971-1975, pangsanya dalam total ekspor menurun menjadi sekitar 25 persen.
Sejak itu, situasi ekonomi Indonesia dan prospeknya demikian terikat dengan
perkembangan pasar minyak. Peran migas sebagai sumber penerimaan negara
berlangsung hingga tahun 1981. Setelah 1981 kontribusi migas mulai menurun hingga
tahun 1985 menjadi 68,8 persen dari total ekspor. Di lain pihak, peranan ekspor non
migas kembali meningkat akibat menurunnya harga minyak dan volume produksi.
Pada tahun 1985, ekspor non migas meningkat lebih dari 31 persen dari total
penerimaan ekspor.
2.      Bantuan Luar Negeri
Pada awal Orde Baru, para penentu kebijakan menghadapi kelangkaan modal dan
sumber pembiayaan pembangunan. Tabungan domestik waktu itu begitu rendah dan
tidak dapat diharapkan meningkat dalam waktu singkat. Jalan keluarnya adalah
pembiayaan pembangunan dari sumber-sumber luar negeri, dalam bentuk bantuan
luar negeri dalam bentuk pinjaman lunak (loan) dan hibah ke Indonesia. Dalam neraca pembayaran, bantuan luar negeri tercatat sebagai pemasukan modal pemerintah.
  • Sumber pembiayaan dari luar negeri
Bagi negara-negara yang belum atau tidak mampu menghimpun tabungan domestik yang memadai guna mendorong pertumbuhan ekonominya,maka negara tersebut dapat pula mencari sumber pembiayaan dari luar negeri ( negara-negara lain ).
Bantuan Luar Negeri adalah aliran modal dari luar negeri berupa bantuan dari pihak resmi seperti badan-badan internasional dan dari pemerintah negara lain. Bantuan luar negeri berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah seperti berikut:
    1. Saving gap, tabungan pemerintah yang tidak mampu untuk membiayai pembangunan.
    2. Foreign exchange gap, mata uang asing (devisa) yang tersedia tidak cukup untuk membiayai impor.
    3. Pinjaman dan penanaman modal. 

3.      Bantuan dalam Negeri

1.      Tabunganmmasyarakat adalah bagian dari pendapatan masyarakat pada periode tertentu yang secara sukarela tidak digunakan untuk konsumsi pada periode tersebut. masyarakat yang produktif akan memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan apabila Tabungan masyarakat adalah bagian dari pendapatan yang diterima masyarakat yang dengan sukarela tidak digunakan untuk konsumsi.

2.      Tabungan pemerintah adalah keseluruhan pendapatan yang diterima pemerintah dikurangi dengan total pengeluaran rutin.

3.      Tabungan paksa adalah langkah yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pinjaman ke masyarakat, badan-badan keuangan di luar bank komersial (LKBB), bank komersial, bank sentral dan mencetak uang baru dalam rangka menanggulangi defisit anggaran.
.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar